Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

Polri melibatkan anggota yang bersenjata di pos penyekatan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi tindak pidana dan kejadian luar biasa lainnya. "Ketika ditempatkan personel-personel yang membawa senjata api, di sana dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari kegiatan atau pun pelaku-pelaku kriminalitas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/5) dikutip dari ANTARA. Rusdi menyebutkan, Operasi Ketupat yang digelar kepolisian dalam rangka memelihara keamanan. Tidak semua anggota Polri dipersenjatai dalam operasi tersebut. "Bagi polisi yang berhadapan dengan masyarakat tidak menggunakan senjata api," kata Rusdi. Ada alasan khusus kenapa anggota Polri yang terlibat penjagaan Operasi Ketupat. Menurut Rusdi, Polri mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aktivitas penyekatan mudik, seperti kecelakaan atau kemungkinan tindak kriminalitas. "Dimungkinkan dari aktivitas penyekatan mudik ada terjadi kecelakaan, dimungkinkan akan adanya tindak kriminalitas," ujar Rusdi. Beberapa kejadian tindak pidana digagalkan saat operasi penyekatan mudik dilakukan, seperti petugas di Kulon Progo gagalkan penyelundupan 74 ekor anjing. Polisi bersenjata tampak di sejumlah pos penyekatan mudik Lebaran 2021, seperti di Tol Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id] Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys!
Ditreskrimum Polda Aceh menyatakan terduga pelaku penipuan jamaah umrah yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kabur ke luar negeri. "Yang bersangkutan berinisial R dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, informasinya R melarikan diri ke Kuala Lumpur, Malaysia," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh AKBP Wahyu Kuncoro, di Banda Aceh, Senin (10/5) dikutip dari ANTARA. AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri melacak keberadaan DPO tersebut di luar negeri. "Termasuk berkoordinasi dengan atase Polri di Kuala Lumpur dan Interpol untuk memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia," kata AKBP Wahyu Kuncoro Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menetapkan wanita berinisial R sebagai tersangka dugaan penipuan jamaah umrah. Yang bersangkutan sudah dipanggil menghadap penyidik, tetapi tidak memenuhinya. "Pemanggilan R juga atas petunjuk jaksa. Dalam petunjuknya, jaksa merekomendasikan R ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga ikut menerima uang jamaah umrah," kata AKBP Wahyu Kuncoro. R merupakan Bendahara PT Elhanif Tour and Travel. Perusahaan biro perjalanan ini juga sudah dilaporkan ke Polda Aceh oleh sejumlah orang yang gagal berangkat umrah ke Arab Saudi. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menetapkan pemilik perusahaan tersebut berinisial AH sebagai tersangka penipuan jamaah umrah. AH dilaporkan agennya di Aceh Tengah, karena hingga waktu dijanjikan tidak memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi. Biaya umrah yang dibayarkan berkisar Rp17 juta hingga Rp23 juta, sehingga totalnya mencapai Rp891 juta. Mereka dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Desember 2019. Namun, hingga 2020 mereka tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id] Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys!
"Pada akhir-akhir pengadaan saya tahu (pemotongan) Rp10 ribu per paket, yang melakukan pemotongan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," kata Pepen di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5) dikutip dari ANTARA. Saat ini, Pepen menjadi saksi untuk terdakwa eks Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19. KPA yang dimaksud Pepen adalah Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos yang menjabat sebagai KPA pada April-September 2020 sekaligus Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober-Desember 2020. Sedangkan PPK yang dimaksud adalah Matheus Joko Santoso yang menjadi PPK bansos sembako COVID-19 pada April-Oktober 2020. "Setahu saya (pemotongan) itu inisiatif mereka," ucap Pepen. "Tolong saudara jangan bergeser dari keterangan saudara. Sekali lagi saya tanyakan, saya bisa perintahkan saudara bisa ditahan. Saya ingatkan saudara jangan main-main, saya ingatkan saudara apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan pemotongan Rp10 ribu per paket itu?" tanya ketua majelis hakim Muhammad Damis. "Mengetahui," jawab Pepen. "Siapa yang minta?" tanya hakim Damis. "Bapak Juliari," jawab Pepen. Pepen mengaku mengetahui pemotongan itu dari KPA Adi Wahyono. "Saya tidak ingat persis kapan disampaikan tapi beliau (Adi Wahyono) mengatakan ke saya ada perintah pemotongan, tapi saya sampaikan ke KPA untuk menolak sesuai kewenangan KPA," ungkap Pepen. Dalam dakwaan disebutkan Juliari Batubara memerintahkan Adi Wahyono untuk mengumpulkan "fee" sebesar Rp10 ribu per paket dari perusahaan penyedia sembako guna kepentingan Juliari. Adi selanjutnya berkoordinasi dengan tim teknis Mensos bernama Kukuh Ary Wibowo dalam pelaksanaan pengadaan bansos. Ada 12 tahap penyaluran bansos sembako sepanjang April-November 2020 dengan nilai anggaran Rp6,84 triliun dengan total 22,8 juta paket sembako. Nilai per paket bansos sembako adalah Rp300 ribu. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id] Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys!
Pauliene Maria Lumowa dituntut 20 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi pencairan L/C memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 dan tindak pidana pencucian uang, yang merugikan negara Rp 1,2 triliun. "Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa terdakwa Pauline Maria Lumowa alias Erry alias Maria Pauliene Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer dan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 20 tahun tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung Sumidi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5) dikutip dari ANTARA. Maria Pauliene diketahui buron sejak 2003 dan baru ditangkap oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia pada 9 Juli 2020 lalu. JPU juga menuntut agar Maria membayar uang pengganti Rp185,822 miliar yang bila tidak dibayar harus menjalani 10 tahun penjara. "Agar terdakwa membayar uang pengganti 185,822 miliar (Rp) jika tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan hukum tetap maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang, dalam hal terpidana tidak punya harta maka diganti pidana 10 tahun," tutur jaksa Sumidi menambahkan. Dalam perkara ini Maria dituntut dengan dua dakwaan yaitu dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 atau jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua adalah pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maria Lumowa dalam sidang tidak menanggapi tuntutan itu, namun seusai sidang dia menilai tuntutan itu tidak berat. Seperti yang diketahui, Maria buron sejak 2003 dan baru ditangkap oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia pada 9 Juli 2020 lalu. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id]
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk sebagai penerima suap. Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro. "Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang didudga sebagai penerima hadiah atau janji," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5/2021) dikutip dari Antara. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Djoko mengungkapkan barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo. Sebelumnya, kata dia, pada Minggu (9/5/2021) sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut. Adapun modus operandinya, ia mengungkapkan para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id]
Sebuah perusahaan kasur di AS mempekerjakan tim orang untuk menjadi 'Peninjau Tidur Siang', yang diharapkan untuk tidur siang setiap hari selama sebulan. Perusahaan, Eachnight, menawarkan untuk membayar lima orang masing-masing 1.500 dollar atau setara Rp20 juta. "Tidak hanya 'pengulas tidur siang' ini perlu tidur sendiri selama tidur siang mereka, tetapi mereka juga harus memiliki keterampilan menulis bahasa Inggris yang kuat untuk ulasan mereka juga," kata perusahaan itu. Ulasan kasur dan platform kebugaran ingin menyanggah gagasan bahwa tidur siang adalah untuk anak-anak atau mahasiswa yang kelelahan, dan bahwa itu sebenarnya sehat untuk orang dewasa yang bekerja. "Kami terobsesi dengan tidur, dan tujuan utama kami di Eachnight adalah memberi Anda semua aset dan informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak setiap malam," tulis Eachnight dalam sebuah pernyataan. Pelamar harus berusia 18 tahun atau lebih untuk masuk dan harus bisa tidur sendiri selama periode pengujian untuk 'memastikan tidur siang tidak terganggu'. Peserta dari seluruh dunia dipersilakan untuk melamar tetapi pendaftaran ditutup pada 31 Mei 2021. Ada banyak penelitian yang membuktikan manfaat dari tidur yang nyenyak, tetapi kadang-kadang bahkan 8 jam penuh membuat Anda merasa grogi dan bekerja pada tingkat rata-rata yang terbaik,” kata karyawan Eachnight, Jasmin Lee. “Dengan tekanan tambahan dari pandemi di seluruh dunia dan banyak orang yang tidak dapat beristirahat sepenuhnya karena bekerja dari rumah, bahkan tidur malam yang nyenyak pun tampaknya di luar jangkauan,” tambahnya. [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id] Follow, like, komentar dan tag temanmu untuk ikut bersama kita guys!